TEXT SIZE :
Foto: Sindo
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10 persen sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. "Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu," ujar Badawi.
Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM, deputi PM,dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi.
Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41 persen dibandingkan harga sebelumnya.
Sementara BBM jenis solar naik 63 persen menjadi 2,58 ringgit atau Rp7.377. Di Indonesia, kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih dulu,juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga.
Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. "Segala terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat," ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin.
"Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan (termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat," tambahnya. Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji tambahan para pejabat.
Indonesia Belum Bisa
Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada renumerasi gaji.
"Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk dengan evaluasi kerja pegawai golongan. Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan gaji saja belum ditentukan," tegas Gunawan.
(sindo//pie)
