Belanja Militer Global Meningkat

STOCKHOLM - Tren global saat ini menunjukkan belanja militer mengalami kenaikan pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Negara-negara di dunia makin menyadari kebutuhan mereka untuk memperkuat armada tempur.

Belanja militer global pada 2008 mencapai USD1.464 miliar. Angka ini berarti naik 4% dibandingkan 2007 atau 45% dibandingkan 1999. Hal itu diungkapkan pada laporan tahunan mengenai perdagangan senjata global yang dirilis Institut Penelitian Perdamaian Internasional (SIPRI) di Stockholm, Swedia, kemarin.

Peningkatan itu sangat kontras dengan belanja penerbangan dan penelitian antariksa yang makin terpuruk. Sebaliknya, industri pertahanan justru makin menunjukkan kesehatannya secara finansial. SIPRI menggarisbawahi bahwa krisis keuangan global cukup berdampak pada pendapatan perusahaan-perusahaan senjata dan keuntungan mereka.

"Ide 'perang terhadap terorisme' telah mendorong banyak negara melihat permasalahan mereka melalui kacamata militer. Akhirnya, hal itu membenarkan peningkatan belanja militer," ujar Sam Perlo-Freeman, kepala Proyek Penghitungan Belanja Militer pada SIPRI.

"Perang di Irak dan Afghanistan saja menghabiskan anggaran mencapai USD903 miliar dalam belanja militer tambahan bagi AS,"imbuhnya.

AS masih menjadi negara dengan belanja militer terbesar, terhitung 58% dari total belanja militer seluruh negara di dunia yang selalu meningkat sejak 1999 hingga 2008.

Tentu ditambah dengan dana ekstra dalam rangka 'perang terhadap terorisme', dana perang AS di Irak dan Afghanistan mencapai USD903 miliar. China dan Rusia sama-sama meningkatkan anggaran militer selama dekade ini. Rusia lebih mementingkan anggaran militer, walaupun kondisi ekonominya mengalami banyak masalah. Negara lain seperti India, Arab Saudi, Iran, Israel, Brasil, Korea Selatan, Aljazair, dan Inggris pun berkontribusi cukup signifikan dalam meningkatkan nilai belanja militer global.

Umumnya, negara-negara tersebut ingin meningkatkan pertahanan dalam negeri mereka dan terlibat konflik dengan negara tetangga. SIPRI mencatat belanja militer di Timur Tengah justru menurun drastis selama 2008. Walau begitu, penurunan ini hanya untuk sementara.

"Banyak negara di wilayah itu (Timur Tengah) merencanakan pembelian senjata dalam jumlah besar," catat SIPRI.

Satu hal yang menarik, belanja senjata di Irak meningkat hingga 133% selama 2008 jika dibandingkan tahun sebelumnya, 2007. SIPRI mencatat, Irak masih sangat tergantung pada pasokan senjata dari AS. Sejumlah pemesanan senjata dari pemerintah Irak juga telah disusun. SIPRI mengungkapkan, anggaran belanja tahun lalu sekitar 2,4% dari produk domestik bruto global.

Lembaga kajian independen tersebut memperkirakan 8.400 hulu ledak nuklir kini aktif dan bertebaran di seluruh dunia. Sebanyak 2.000 di antaranya dalam kondisi siaga penuh dan dapat diluncurkan hanya dalam hitungan menit. Secara keseluruhan baik aktif maupun pasif, senjata nuklir di dunia ini mencapai 23.300 buah. Senjata mematikan itu tersebar di beberapa gudang di delapan negara, seperti AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, dan Israel.

Sementara itu, secara keseluruhan dari 100 perusahaan pertahanan berhasil menjual senjata senilai USD347 miliar selama 2007.

Perusahaan pembuat senjata AS, Boeing, masih menjadi produsen persenjataan terbesar pada 2007 dengan nilai penjualan senjata mencapai USD30,5 miliar. Kemudian BAE System dari Inggris, yang mampu menjual senjata total mencapai USD29,9 miliar. Adapun Lockheed Martin berada di peringkat ketiga dengan nilai penjualan mencapai USD29,4 miliar.

Sebanyak 20 perusahaan masuk dalam 100 produsen terbaik pada 2007, termasuk perusahaan-perusahaan AS dan Eropa. Bila dipersentasekan, 61% perusahaan senjata terdiri dari 44 perusahaan AS dan 31% bagi 32 perusahaan Eropa. Sisanya diperebutkan oleh perusahaan Rusia, Jepang, Israel dan India.

"Sejak 2002 nilai penjualan 100 senjata meningkat mencapai 37%," beber SIPRI.

"Masa pemerintahan George W Bush merupakan periode keberlanjutan industri senjata. Itu mengikuti periode konsolidasi pada 1990-an dan 2000-an," tambahnya.

Total orang yang terlibat dalam operasi perdamaian juga meningkat mencapai 187.586. Angka tersebut paling tinggi sepanjang sejarah atau meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya. "Meski demikian, beberapa misi-misi ambisius yang terjadi di zona bermasalah seperti Darfur dan Kongo tetap dilaksanakan," lanjut SIPRI.

Anggaran TNI Naik

Sementara itu, Komisi I DPR sepakat menaikkan anggaran TNI pada APBN 2010 sebesar Rp10 triliun dari pagu anggaran 2009. Tambahan anggaran ini diberikan untuk mendukung kesiapsiagaan alat utama sistem senjata dan personel TNI. "Rp10 triliun ini bisa dipakai untuk mendukung pendidikan dan latihan, perawatan alat utama sistem senjata, dan pengadaan alat utama sistem senjata baru," kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga di Jakarta kemarin.

Menurut Theo, dengan tambahan anggaran ini diharapkan TNI akan dapat meremajakan alutsista yang ada. Theo mengatakan alutsista yang ada saat ini banyak yang tidak layak. Dia menyebutkan bukti bahwa kecelakaan yang sering terjadi pun salah satunya karena kondisi alutsista yang sudah tua. TNI sendiri memperoleh pagu anggaran sebesar Rp33,6 triliun pada Tahun Anggaran 2009. Untuk Tahun Anggaran 2008, Dephan dan TNI memperoleh Rp36,39 triliun.

Artinya, anggaran saat ini turun dibanding 2008 lalu. Padahal, untuk anggaran sebesar itu hanya dapat mendukung sekitar 36% kebutuhan minimal. Berdasarkan kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), minimum essential force (MEF) untuk kebutuhan TNI sedikitnya sejumlah Rp127 triliun.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyambut baik kenaikan anggaran seperti yang disetujui DPR. Anggaran sebesar itu kelak dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara baik di tingkat organisasi maupun personel, peningkatan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana dukungan operasional perkantoran maupun pengembangan sistem.

Penurunan anggaran pertahanan 2009 dibanding Tahun Anggaran 2008, membuat Dephan dan markas Besar TNI harus berhemat dan hanya memperhatikan lima hal. Kelima hal itu ialah dukungan operasional nyata, kesiapan dan kesiagaan operasional, pemeliharaan alat utama sistem senjata, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan prajurit. Padahal, dana itu juga sudah termasuk untuk operasi militer selain perang (OMSP).(Koran SI/Koran SI/jri)