Mengapa Honduras Terpecah

Saat Manuel Zelaya menjadi pemimpin Partai Liberal dan menjabat sebagai Presiden Honduras pada Januari 2006,banyak pihak menduga akan terjadi perubahan radikal di negeri itu.

Tidak lain karena Partai Liberal memiliki basis kelompok sayap tengah-kiri tradisional yang menjadi kekuatan alternatif selain Partai Nasional. Apalagi Partai Liberal berkuasa di negeri itu sejak pemerintahan mulai dipegang sipil pada 1981.

Kedua partai besar itu terus menggalang kekuatan demokrasi sipil setelah lebih dari seabad negeri itu dipimpin kekuatan militer yang hingga kini memang masih menjadi kekuatan dominan dalam politik Honduras. Sayangnya, kedua partai itu dituduh tidak berbuat banyak untuk memperkuat pemerintahan sipil. Sebaliknya, keduanya dianggap menoleransi korupsi yang merebak luas di salah satu negara paling miskin di belahan bumi barat tersebut.

Harus diakui, saat Presiden Zelaya berkuasa, dia mampu menciptakan kejutan terhadap para pendukung dan lawan-lawan politiknya. Segera setelah dia menjadi orang nomor satu di negeri itu, dia mulai mengarahkan Honduras ke dalam ideologi kiri. Salah satu langkah simbolisnya ialah memulihkan hubungan diplomatik dengan pemerintahan komunis Kuba, langkah pertama sejak 1962.

Dalam level yang lebih praktis lagi, dia menandatangani kesepakatan Petrocaribe, perjanjian antara negara kaya minyak Venezuela untuk menjual minyak bumi dengan harga lebih murah pada negara-negara miskin di kawasan tersebut, termasuk Honduras. Zelaya juga mengumumkan keputusan bahwa Honduras akan bergabung dengan Alba,kesepakatan perdagangan dan keuangan yang dicetuskan Venezuela.

Alba merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang menjadi kekuatan alternatif dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas yang didukung Amerika Serikat (AS). Pada saat bersamaan, Zelaya mulai mengadopsi berbagai kebijakan yang menciptakan posisi lebih independen dari pengaruh AS. Wajar saja, secara tradisional, AS masih memiliki pengaruh eksternal yang cukup kuat di Honduras. Kadang kala berbagai langkahnya tampak menjadi lelucon.

Pada Maret 2003, saat Departemen Obat dan Makanan AS (USFDA) melarang impor melon Honduras, Presiden Zelaya langsung berpidato di TV nasional untuk memprotes "ketidakadilan" AS tersebut.

Lebih jauh lagi, Zelaya kemudian bergabung dengan Bolivia dan Venezuela untuk memprotes intervensi AS di negara mereka. Bahkan untuk sementara waktu, mereka menolak menerima Duta Besar AS.

Meskipun berbagai langkah Zelaya itu membuatnya mendapatkan dukungan dari beberapa serikat dagang dan kelompok sayap kiri di Honduras, kebijakan itu ternyata menciptakan perpecahan serius dalam partainya sendiri, Partai Liberal. Dan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden November tahun lalu, perpecahan internal itu berubah menjadi krisis baru.

Periode Kedua

Di Venezuela, Argentina, dan negara Amerika Latin lainnya presiden incumbent memang berupaya mengubah konstitusi na-sional untuk memungkinkan mereka menjabat lagi sebagai presiden untuk periode kedua. Langkah itu tampaknya hendak ditiru Zelaya dengan upayanya mengusulkan perubahan konstitusi.

Zelaya berargumen, di dunia modern penting untuk melanjutkan pemerintahan lebih dari empat tahun agar berbagai kebijakan dapat berjalan efektif dan perubahan nyata dapat terwujud. Dengan alasan itu pula, Zelaya mendorong digelarnya pemungutan suara untuk warga Honduras agar mereka mendukung perubahan konstitusi dengan membentuk majelis konstituante. Ternyata langkah Zelaya itu mendapat penolakan dari banyak pihak. Mahkamah Agung (MA) langsung menyatakan bahwa langkah Zelaya itu ilegal dan melanggar konstitusi.

Saat Zelaya tetap bersikeras menggelar pemungutan suara pada 28 Juni,waktu tersebut menjadi momen terciptanya krisis berkepanjangan. Militer langsung bergerak untuk menahannya dan menerbangkan Zelaya keluar dari Honduras. Pemimpin Kongres Honduras Roberto Micheletti kemudian dilantik sebagai presiden sementara. Micheletti merupakan lawan Zelaya dalam Partai Liberal. Kedua orang itu pernah bersaing saat Micheletti maju dalam pemilihan kandidat presiden Partai Liberal untuk Pemilu Presiden November silam.

Jelas, kesediaan Micheletti menjadi presiden sementara Honduras merupakan bentuk "pembalasan" atas kekalahannya dalam persaingan menuju pemilu presiden. Apalagi saat ini Micheletti merasa di atas angin karena mendapat dukungan dari kekuatan militer. Dia dan pendukungnya menegaskan bahwa Zelaya melampaui wewenang yang dimilikinya dan bertindak secara ilegal dengan menyerukan referendum berdasarkan kekuasaannya. Malangnya, bagi Zelaya, dia tidak menciptakan basis kekuatan dalam masyarakat Honduras yang akan setia mendukungnya di jalanan atau di Kongres.

Situasi di Honduras memang berbeda dengan kondisi politik di negara tetangganya. Di Venezuela, Presiden Hugo Chavez merupakan mantan militer yang bertahuntahun sebelumnya mengumpulkan dukungan publik sebelum mencetuskan berbagai perubahan radikal dalam program-programnya. Serupa dengan negara tetangga Honduras, El Salvador, sayap kiri FMLN menang dalam Pemilu Presiden 2008.

FMLN merupakan mantan kelompok gerilyawan yang berbasis masyarakat akar rumput dan telah bertahun-tahun meyakinkan pemilih bahwa mereka merupakan partai demokratis yang dapat dipercaya.

FMLN juga mampu meyakinkan bahwa mereka satu-satunya partai di El Salvador yang mampu menciptakan perubahan secara bertahap dan melalui konsensus. Sedangkan di Nikaragua, negara tetangga Honduras di selatan, Partai Sandinista yang berkuasa merupakan mantan kelompok revolusioner yang terus mempertahankan dukungan dari perserikatan dagang, kelompok populer, dan militer, setelah menang pemilu sejak 1989. Demikian juga dengan Presiden Daniel Ortega yang merupakan pemimpin revolusioner yang terpilih lagi pada November 2006 dan mendapatkan dukungan kuat untuk berbagai proposal reformasi yang dicetuskannya.

Kelompok Penekan

Sayangnya, Manuel Zelaya tidak memiliki dukungan sekuat rekan-rekannya di negara tetangga. Hampir dipastikan, tidak ada satu faksi militer pun yang mendukung Zelaya saat ini. Padahal faksi militer itulah yang menjadi faktor penentu di Venezuela saat Presiden Chavez pernah dikudeta dalam waktu singkat pada 2002. Saat itu Chavez dapat kembali berkuasa karena dukungan militer.

Untuk itulah Chavez kala itu berterima kasih pada militer. Sedangkan di Honduras, serikat dagang dan kelompok penekan sayap kiri sangat lemah karena bertahun-tahun mengalami represi dari militer. Sedangkan pemerintahan sipil di Honduras juga masih lemah dan tidak bisa bertindak tegas dalam membuat keputusan untuk mengurangi pengaruh militer.

Selama tiga setengah tahun berkuasa, Presiden Zelaya tidak berhasil menguatkan kelompok serikat dagang dan kelompok penekan sayap kiri sehingga mereka tidak memiliki tekad yang kuat untuk mendukung Zelaya saat presiden itu dikudeta pada 28 Juni. Karena itu, wajar jika tidak satu pun warga sipil Honduras yang bersedia berunjuk rasa dan memboikot pemerintahan baru dalam jangka panjang. Beberapa kelompok pengunjuk rasa yang turun ke jalan mendukung Zelaya, tampak bergerak secara sporadis dan tidak terkoordinir untuk jangka lama.

Apalagi jajak pendapat pada 2009 menunjukkan, popularitas Zelaya hanyalah 25%. Kini, harapan Zelaya hanya terletak pada dukungan komunitas internasional yang mendesak pemerintahan sementara agar mengembalikan posisinya. Namun sayangnya, tekanan internasional itu juga tidak terlalu berdampak besar di dalam negeri. Hasilnya, "Zelaismo" tetap tidak melihat masa depan yang lebih baik.(Koran SI/Koran SI/jri)