Patricia Rodas (Foto: Al Jazeera)
TEGUCIGALPA - Manuel Zelaya, presiden Honduras terguling, telah berbicara dengan Majelis Umum PBB melalui telepon, meminta badan dunia itu untuk mengembalikan supremasi hukum di negerinya.
"Saya menyerukan kepada PBB untuk memulihkan aturan hukum dan kebebasan yang Honduras inginkan," kata Zelaya dari kedutaan Brasil di ibu kota Tegucigalpa, Senin waktu setempat, di mana saat ini dia sedang berlindung, sebagaimana dikutip melalui Al Jazeera, Selasa (29/9/2009).
Komunikasi itu dilakukan melalui sambungan telepon selular yang dilakukan oleh Patricia Rodas, menteri luar negerinya.
"Siapa pun yang memiliki keraguan bahwa kediktatoran telah mengambil alih negara saya, sekarang dengan apa yang telah terjadi dalam 93 hari penindasan, saya pikir semua keraguan yang mungkin ada akan hilang."
Dalam sambungan telepon yang berlangsung beberapa menit, Zelaya juga mengatakan bahwa "Honduras menjadi subjek kekuasaan fasis," mengacu pada sejumlah tindakan yang baru-baru ini diambil pemerintahan interim yang membungkam media-media kritis.
Pemimpin yang digulingkan ini telah mengurung diri selama sepekan di Kedutaan Besar Brasil dan dikepung oleh pasukan pemerintahan sementara, yang mengambil alih kekuasaan setelah Zelaya dikudeta pada 28 Juni.
Pemerintahan de facto, yang dipimpin oleh Roberto Micheletti, mengancam akan menutup Kedutaan Besar Brasil karena menyembunyikan Zelaya. Micheletti juga menolak masuknya empat mediator dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS).
Pemerintahan sementara juga mengumumkan batasan tegas bagi kebebasan sipil selama 45 hari dan menutup stasiun radio yang sejalan dengan Zelaya.(jri)