Thailand Haramkan Wawancara Thaksin

BANGKOK - Pemerintah Thailand melarang pemuatan wawancara The Times dengan mantan Perdana Menteri terguling Thaksin Shinawatra. Bangkok juga mengingatkan aparat keamanan akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap organisasi media yang memuat pernyataan Thaksin mengenai keluarga kerajaan.

Juru bicara Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengingatkan para jurnalis untuk tidak melaporkan isi wawancara dan mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menggunakan undang-undang lese-majeste. UU ini bisa memberi hukuman 3-15 tahun penjara bagi siapa pun yang menghina raja, ratu, pewaris tahta, atau walinya.

Dikutip dari The Times, Selasa (10/11/2009), para pengguna internet di Thailand semalam mengatakan tidak dapat mengakses artikel berita ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Thaksin mengungkapkan harapannya terhadap Thailand sepeninggal Raja Bhumibol Adulyadej nantinya. Tidak jelas apakah sulitnya akses terhadap berita itu merupakan pemblokiran rutin dari Kementerian Informasi atau bukan.

Menurut Bangkok Post, Thepthai Senpong, juru bicara Abhisit, mengatakan bahwa pernyataan Thaksin menyerang lembaga kerajaan. Dia mengatakan partai berkuasa Partai Demokrat akan merekomendasikan pemerintah dan badan keamanan untuk mengambil langkah yang diperlukan terhadap media yang memuat wawancara itu.

"Saya katakan wawancara Thaksin melanggar kerajaan, yang merupakan institusi utama negara," kata Kasit Piromya, Menteri Luar Negeri Thailand kepada pers di Bangkok.

"Saya heran apa agenda tersembunyi yang menyebabkan dia melakukan langkah yang tidak pantas ini. Dalam wawancaranya, ada beberapa bagian yang mengacu pada Yang Terhormat Raja, Putra Mahkota, dan kerajaan, dan juga membahas peran politik Baginda."

Dia mengatakan Kementerian Kehakiman akan mempertimbangkan apakah akan menuntut Thaksin dengan undang-undang lese-majeste atau tidak.

Thaksin yang digulingkan melalui aksi kudeta berdarah pada 2006, mengatakan, Raja Bhumibol Adulyadej diakuinya memang bebas dari kepentingan politik tapi "lingkaran" di istana bertentangan dengan pemerintah berkuasa. Pendapat Thaksin disampaikan dalam wawancaranya dengan The Times di Dubai.

Sejak digulingkan dari kekuasaannya, Thaksin memilih tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara. Thaksin siap bertolak ke Phnom Penh pekan ini dalam kapasitasnya yang baru sebagai penasihat ekonomi Kamboja.

"Itulah masalah di Thailand. Sistem kerajaan tak salah. Kerajaan baik bagi Thailand. Thailand memerlukan sistem kerajaan tapi semestinya tidak dikotori atau dipermainkan orang-orang lingkaran istana," terang Thaksin dalam pernyataannya.

Oleh karenanya, dia berpendapat, institusi kerajaan perlu direformasi. "Saya dapat menjamin Anda, Sri Baginda bebas dari (politik), tapi orang-orang di lingkaran sekitarnya memiliki sebuah jaringan," terangnya.(jri)