TEXT SIZE :
Pembantaian politik di Filipina (Foto: Daylife)
Pemilu Filipina masih akan digelar Mei mendatang, tapi korban jiwa sudah berjatuhan. Awal pekan ini 57 orang mati sia-sia di Provinsi Maguindanao, Mindanao, Filipina, hanya demi kekuasaan.
Pembantaian massal itu dilatarbelakangi masalah politis dan merupakan yang terburuk dalam sejarah Filipina. Pembunuhan berlatar belakang politik sebenarnya sudah bukan barang baru di negara kepulauan ini. Sering kali saat digelar pemilu ada saja bentrokan keras pecah antarklan kandidat. Namun, peristiwa pada Senin (23/11/2009) itu terlalu cepat dari biasanya karena musim pemilihan pejabat baru saja dibuka. Jendela bagi orang-orang untuk mengajukan pencalonan diri dibuka pekan lalu.
Dalam kesempatan itu, tidak ada yang tahu siapa penantang mereka di pemilu. Jika sebuah klan ingin menyingkirkan salah satu musuh, mereka hanya bisa berspekulasi siapa yang bakal dicalonkan. Masalah biasanya tidak akan dimulai sampai periode pencalonan berakhir dan kandidat diumumkan. Tahun ini tahapan itu akan terjadi pada 1 Desember. Yang mengejutkan, klan yang ditarget dalam pembantaian Senin itu tidak punya reputasi terlibat dalam perang dinasti politik tingkat provinsi. Konvoi yang diserang itu termasuk wartawan, pendukung, dan anggota keluarga Ismael Mangudadatu, wakil wali kota dari sebuah kota.
Mangudadatu berani menantang Gubernur Maguindanao Andal Amputuan. Seperti sebagian besar keluarga kaya di Filipina, Ampatuan memiliki tentara. Menurut laporan media, pembantaian itu diduga dilakukan oleh pendukung Ampatuan dan beberapa polisi lokal. Kepala polisi provinsi itu sudah ditangkap aparat nasional. Dia tidak dikenai tuntutan pidana, belum memberikan pernyataan publik. Datu Andal Ampatuan Jr akan menggantikan ayahnya yang sudah menjadi Gubernur Maguindanao sejak 2001. Ampatuan Jr diperkirakan akan mencalonkan diri tanpa ada penantang sebagaimana ayahnya dalam pemilu sebelumnya.
Meski begitu, keluarga Mangudadatu, klan politik kondang di Mindanao, memutuskan sudah saatnya menantang rezim Ampatuan di kawasan itu. Ismail "Toto" Mangudadatu, Wakil Wali Kota Buluan di Maguindanao, mengirim istri, dua saudara perempuan, kerabat perempuan lainnya, dan pendukungnya untuk mendaftarkan pencalonan dirinya setelah menerima ancaman dibunuh. Dia dan keluarganya mengira para wanita yang didampingi puluhan wartawan tidak akan diserang. Namun, perkiraan itu salah. Rombongan itu dihadang sekira 100 orang bersenjata yang lantas menyeret mereka dari jalan dan membunuh mereka. Semua orang di konvoi itu tewas.
Mereka ditembak mati, beberapa dipenggal dan dimutilasi, sementara para wanita ditembak di bagian alat kelaminnya dan bahkan diperkosa. Beberapa mayat dibuang begitu saja di kuburan bersama kendaraan yang sudah hancur lebur. Sementara kekerasan sudah umum terjadi di politik Filipina, pembantaian di Kota Ampatuan itu meningkatkan kecemasan tentang kenyataan bahwa kekuasaan yang terlalu banyak kini berada di tangan beberapa keluarga politik. "Kekagetan yang kami rasakan juga dan secara traumatis kaget mengakuinya. Kami sadar bahwa inilah yang terjadi ketika kekuatan itu jadi absolut," ungkap editorial Philippine Daily Inquirer.
Di seluruh Filipina sudah umum ada suami, istri, anak, kakak, adik, dan kerabat lain memegang jabatan dan terpilih sebagai pejabat pemerintah. Pejabat dan partai politik nasional sering menyekutukan diri mereka dengan klan kondang di beberapa provinsi untuk menjamin dukungan lokal, terutama selama pemilu. Menurut Pusat Pemberdayaan Rakyat dalam Pemerintahan, ada sekira 250 dinasti politik yang aktif di kancah politik di Filipina. Sebagian besar dari keluarga-keluarga ini punya tentara sendiri atau dukungan kelompok bersenjata untuk melindungi kepentingannya.
Sementara konstitusi Filipina yang melarang dinasti politik, undang-undang yang dapat memberlakukan larangan itu, masih dibahas di Kongres dan banyak anggota parlemen menentangnya karena mereka juga berasal dari klan politik. Presiden Gloria Macapagal Arroyo, yang juga produk klan politik tua, sebagai putri mendiang Presiden Diosdado Macapagal, mengkritik sistem politik yang berjalan di Filipina. "Selama bertahun-tahun sistem politik kita memburuk karena sulit bagi orang lain untuk tetap menjaga agar tangannya tetap bersih," ujar Arroyo.
"Mungkin kita telah meregangkan sistem politik saat ini sampai batas akhirnya." Politikus dari klan kondang seringkali mempertahankan kekuasaan berlanjut mereka, dengan mengatakan mereka mengedepankan kepentingan rakyat. Menurut Pusat Pemberdayaan Rakyat dalam Pemerintahan, proliferasi dinasti politik di Filipina hanya mengemukakan kondisi semifeodal di negara itu, di mana kekayaan diakumulasikan dan dikonsentrasikan di beberapa keluarga. "Dinasti politik adalah produk masyarakat yang disebabkan kesenjangan pendapatan dan kurangnya kesempatan bagi peningkatan sosial dan ekonomi mayoritas rakyatnya," papar lembaga itu.
Saat ini seluruh negeri menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam sebuah budaya yang menekankan kehormatan dan balas dendam dalam kasus seperti ini, kekhawatiran yang muncul sekarang adalah apakah akan ada klan yang lebih kejam lagi bergabung dengan salah satu klan yang berseteru. Jika terjadi, ini akan menyebabkan konflik yang lebih melebar lagi. Ada potensi serius untuk peningkatan kekerasan di Mindanao, di luar perang klan. Keberadaan kontingen besar tentara dari angkatan darat nasional bisa menjadi faktor instabilitas di tempat itu.
Selama puluhan tahun perang sipil di Mindanao, sudah lebih dari 100.000 orang tewas. Konflik antara warga desa lokal dan tentara nasional umum terjadi di sini. Menurut The Wall Street Journal, kekacauan ini refleksi menyedihkan masyarakat sipil Filipina di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Saat fokus negara ini teralih pada siapa yang akan bertarung untuk menggantikannya pada musim panas depan, dia malah menghadapi masa-masa sulit untuk mempertahankan wewenangnya.
Yang membuatnya lebih buruk, responsnya terhadap serangan itu sejauh ini hanya berisi pernyataan bahwa penyerang akan diseret ke meja hijau, perdamaian akan ditegakkan, dan milisi pribadi akan dilucuti. Belum jelas apakah dia bermaksud melakukan satu dari apa yang dinyatakannya itu, terutama yang menyangkut milisi. Namun, entah bagaimana gerakan Manila untuk menyelesaikan krisis ini. Pemerintahan akan kehilangan pengaruh di kawasan bergolak itu karena kedua faksi yang berseteru adalah pendukung kuat presiden saat ini. Bahayanya adalah kalau milisi pemberontak bisa masuk dalam kevakuman kekuasaan lokal.
Belum jelas apakah pemenang dalam pemilu Mei mendatang akan lebih baik. Sampai saat ini kandidat yang difavoritkan sebagai presiden tidak ada yang punya latar belakang hukum. Ada kemungkinan bahwa erosi keamanan yang berkepanjangan di jalanan dapat memicu kandidat kuda hitam memenangkan pertarungan ini. Salah satu yang bisa menikmati keuntungannya adalah mantan Menteri Pertahanan Gilberto "Gibo" C Teodoro Jr yang mengundurkan diri dari kabinet pada pekan lalu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan disebut sebagai calon presiden dari Partai Lakas pimpinan Arroyo. Sementara itu ada masalah keterlibatan asing, terutama Amerika, di negara itu - terutama di Mindanao.
Tentara Amerika bertindak sebagai pasukan independen di Pulau Selatan itu. Ditempatkan pada Februari 2002 setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS), Pasukan Khusus AS itu membantu memberantas pasukan teroris Abu Sayyaf sementara memperkecil pengaruh militer di kawasan itu. Pasukan Amerika sudah memenangkan hati warga Filipina di kawasan itu dengan membangun jalan, jembatan, membuat sumur dan infrastruktur lain, sementara juga mencegah tentara Filipina terlibat bentrokan dengan pasukan Moro.
Filipina adalah negara demokrasi tertua, tapi paling bermasalah di Asia. Pembantaian massal pekan ini adalah sebuah pengingat bagaimana tidak stabilnya pemerintahan negara itu dan semuanya berada di tangan Manila untuk memutuskan apakah sudah saatnya menyelesaikan masalah itu. Dunia hanya melihat mahalnya sebuah penundaan. (Koran SI/Koran SI/mbs)
RSS