TEXT SIZE :
Andal Ampatuan Jr (Foto: Daylife)
PEMBANTAIAN massal terkait pemilu di kawasan selatan Filipina merupakan tamparan mutakhir terhadap demokrasi yang mulai luntur di negara itu dan ketidakmampuan Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menegakkan hukum di level provinsi.
Pembantaian yang menewaskan sedikitnya 57 orang itu adalah kekerasan terkait pemilu pertama yang terjadi menjelang pemilu nasional 10 Mei 2010. Peristiwa ini mempertegas kegagalan Arroyo untuk meredam kekerasan politik di kawasan provinsi yang jauh dan sering kali tak mengenal hukum selama delapan tahun berkuasa.
Ismail "Toto" Mangudadatu, keluarga korban pembantaian, mengungkapkan keyakinannya bahwa pembantaian itu dilatarbelakangi masalah politik. Ia pun menuding rival politiknya, klan Ampatuan, berada di balik pembantaian yang juga turut menewaskan sedikitnya 27 wartawan pengikut rombongan yang hendak mendaftarkan Mangudadatu sebagai calon gubernur itu.
"Tidak pernah dalam sejarah jurnalisme ada kehilangan besar-besaran seperti itu dalam satu hari," ujar kelompok advokasi kebebasan pers yang berbasis di Prancis, Reporters Without Borders. Stasiun televisi UNTV mengonfirmasikan empat karyawan mereka adalah korban penculikan dan pembunuhan itu."Kami kaget dan sedih," ujar Manajer Stasiun UNTVJay Sonza. Serikat Jurnalis Nasional Filipina (NUJP) mengecam pembantaian massal itu. Mereka mengatakan bahwa para penculik itu dipimpin seorang politikus dan seorang perwira polisi.
"Dengan menyandera seseorang (yang) akan mengajukan pendaftaran pencalonan diri, hal itu adalah tantangan berat terhadap usaha memperkuat demokrasi kita yang sudah melemah ini," ungkap mereka.
"Lantas kalau benar bahwa seorang pejabat pemerintahan lokal dan seorang perwira polisi terlibat, ini akan mengatakan banyak tentang seberapa jauh langkah pemerintah membasmi perang politik yang terus terjadi di banyak provinsi di negara ini. Yasangat sering terjadi di provinsi yang termiskin dan terbelakang," imbuh mereka. NUJP meminta pemerintah bergerak memberikan keadilan bagi penyerang,siapa pun mereka.
Mantan Ketua NUJP Inday Espina-Varona menyebut insiden itu menghunjami jantung demokrasi yang sudah rapuh. "Mari kita tidak hanya berkabung bagi kolega media kita. Mari kita bergabung untuk demokrasi karena kekerasan terkait pemilu seperti ini melanggar hak rakyat kita terhadap pilihan pemimpin yang mencerahkan. Kekerasan terkait pemilu menghalangi rakyat mengajukan pertanyaan keras atas pemimpin prospektif bahwa kekerasan hampir selalu ditujukan untuk memperlemah keinginan bebas rakyat," paparnya seperti dikutip Asia Times Online.
Varona mengatakan, yang paling mengerikan, menurut laporan militer, penyerang bukan hanya wali kota dan orang-orang dari desa tetangga, tapi juga melibatkan pasukan polisi lokal, paramiliter, dan pejabat senior polisi. "Pemerintah harus tanpa pertanyaan menyeret mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian massal ini ke muka pengadilan, buka hanya pembunuhnya, tapi juga dalangnya, siapa pun mereka," ujarnya.
Arroyo memerintahkan militer dan polisi segera mengejar para pelaku pembantaian dan mengumumkan pemberlakuan status darurat untuk Provinsi Maguindanao dan Sultan Kudarat serta Cotabato City.
"Tidak bisa tidak, pastilah ada usaha yang akan dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban dan menyeret mereka yang bertanggung jawab ke hadapan hukum," ujar Arroyo."Masyarakat yang beradab tidak punya tempat untuk kekerasan semacam ini." "Ini adalah pembantaian sipil paling mengerikan dalam sejarah saat ini. Bahkan wanita dan awak media tidak diindahkan. Saya berkabung untuk mereka yang tewas saat sedang bertugas," ujar Penasihat Presiden untuk Urusan Mindanao Jesus Dureza yang merupakan jurnalis veteran dan mantan juru bicara Arroyo.
Klub Pers Nasional (NPC) dan Alyansa ng Filipinong Mamamahayag (Aliansi Jurnalis Filipina) juga mengecam jatuhnya korban dari awak media itu. "Insiden ini terjadi sebagai tamparan yang menghina usaha untuk mengakhiri budaya kekebalan hukum yang telah menyebabkan kematian sejumlah jurnalis," ujar mereka dalam pernyataan bersama. Presiden NPC Benny Antiporda mengungkapkan bahwa hukuman terberat seharusnya dijatuhkan kepada para tersangka, tak peduli latar belakang politik atau sosialnya.
NPC sudah bergabung dengan Satuan Tugas 211 Departemen Kehakiman yang merupakan unit khusus yang dibentuk untuk menyelidiki tingginya angka pembunuhan awak media yang tidak terselesaikan di negara itu dan berencana melancarkan "reli kemarahan" sebagai protes terhadap kekerasan terhadap media. Reporters Without Borders mengungkapkan sudah sering mengecam budaya kebal hukum dan kekerasan di Filipina, terutama di Mindanao.
"Saat ini, kekerasan yang dilakukan bandit yang bekerja untuk politikus yang korup telah menyebabkan banjir darah yang tidak pernah terbayangkan," ujar mereka.
(Koran SI/Koran SI/mbs)
RSS