Iran Menunggu Sanksi Baru

TEHERAN - Tidak hanya akan membangun 10 fasilitas pengayaan uranium yang baru, Iran bahkan mengaku membutuhkan 20 fasilitas baru untuk mencukupi kebutuhan bahan baku nuklir.

Barat pun semakin berang karena rencana Teheran itu tidak hanya mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tapi resolusi Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Amerika Serikat (AS) lantas menggalang dukungan internasional untuk sanksi baru terhadap Iran pada Januari mendatang.

Republik Islam tetap tidak gentar dengan berbagai ancaman sanksi. Iran memilih mempertahankan haknya memperoleh teknologi nuklir untuk kepentingan damai daripada tunduk pada Barat. Karena itu, Iran tidak berencana mundur dari Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) meski telah menegaskan akan membatasi hubungan kerja sama dengan IAEA.

"Untuk menyediakan bahan baku untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir, kami memerlukan 20 fasilitas pengayaan uranium," papar kepala organisasi nuklir Iran Ali Akbar Salehi.

Salehi menuding Barat melakukan manuver licik untuk memaksa Iran keluar dari NPT. "Saya pikir Barat berupaya memaksa kami keluar dari NPT karena mereka tahu bahwa kami sangat konsisten dengan NPT dan ini tidak disukai Barat. Kami tidak memiliki rencana untuk mundur dari NPT," tuturnya.

AS pun merancang langkah untuk menutupi malu setelah berbagai ancaman mereka tidak digubris Iran. Pemerintahan Presiden AS Barack Obama memutuskan bahwa akhir tahun ini sebagai "batas waktu" bagi Iran untuk menghentikan program nuklirnya atau menghadapi sanksi lebih keras.

Pejabat Pemerintah AS telah menetapkan tanggal 1 Januari yang merupakan hari perubahan keanggotaan DK PBB sebagai saat mengenalkan sanksi baru terhadap Teheran. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton kabarnya telah mendiskusikan rencana pemberlakuan sanksi baru tersebut dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov.

Wakil Menlu AS untuk Urusan Politik William Burns juga telah menjadwalkan pertemuan dengan China untuk membujuk negara Asia itu agar mendukung langkah Gedung Putih. Dalam draf sanksi baru terhadap Iran, beberapa nama perusahaan dan organisasi Iran telah masuk dalam daftar hitam. Namun, Barat masih mengkaji apakah pemberlakuan sanksi terhadap berbagai perusahaan minyak Iran itu dapat berdampak luas pada pasar global atau tidak.

Moskow dan Beijing Senada

Rusia dan China juga turut memperingatkan Iran tentang ancaman AS tersebut. Padahal, kedua anggota tetap DK PBB itu biasanya menentang sanksi keras dari Barat terhadap Iran. Tampaknya Moskow dan Beijing lebih merasa aman mengikuti tekanan Barat.

"Rusia mendukung ide sanksi baru terhadap Iran. Pertanyaan utamanya adalah apa jenis sanksi tersebut? Inilah yang akan diperdebatkan dan Rusia tidak akan mendukung sanksi yang terlalu keras seperti yang diusulkan AS," ungkap Fyodor Lukianov, editor jurnal kebijakan luar negeri, Russia in Global Affairs.

Pendapat ini didukung beberapa pakar di Moskow dan Beijing yang menyatakan, pemerintah mereka masih enggan mendukung jenis embargo keuangan yang terlalu keras dan menargetkan pengetatan perdagangan di Washington, Paris, London, dan Berlin. Rusia sekarang tampak menjaga jarak dengan Iran dengan memperlambat penyelesaian reaktor nuklir di Bushehr. Selain itu, Kremlin menunda pengiriman rudal antipesawat terbaru, S-300, pada militer Iran. Sedangkan sikap China tidak berbeda jauh dengan Moskow.

"China telah bergabung untuk menekan Teheran. Dalam kacamata Barat ini kemajuan tapi bukan berarti Beijing mendukung sanksi keras terhadap Iran," tutur profesor Shi Yinhong yang mengajar hubungan internasional di People's University of Beijing.

"Posisi China dalam masalah sanksi terhadap Iran adalah untuk melunakkan sanksi. Saya tidak melihat ada indikasi lain bahwa China ingin menerapkan sanksi keras terhadap Teheran karena Beijing masih memiliki kerja sama energi skala besar dengan Teheran," papar Yinhong.

Yinhong menjelaskan, "Jadi, memang ada beberapa perubahan. Tapi jika Anda ingin melihat perubahan mendasar, Anda harus menunggu dan melihat. Saya ragu itu akan terjadi."

Langkah yang terlihat, Rusia dan China telah mendukung lima mosi terhadap Iran di DK PBB, termasuk tiga putaran sanksi. Di setiap tahap, diplomat kedua negara berdalih mempersiapkan landasan untuk melunakkan sanksi terhadap Teheran.

Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin tampaknya juga hendak memperlunak tekanan internasional terhadap Iran dengan menolak menjawab pertanyaan tentang kemungkinan sanksi baru terhadap Teheran.

Putin lebih memilih mengatakan, "Rusia tidak memiliki informasi apa pun bahwa Iran memiliki aktivitas membuat senjata nuklir."

Sebaliknya, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan, negaranya dapat mendukung sanksi jika Iran gagal meyakinkan Barat tentang tujuan damai program nuklirnya.Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad lantas mengecam Rusia yang mendukung resolusi IAEA tersebut.

"Rusia melakukan kesalahan saat mendukung resolusi itu. Keputusan Rusia berdasarkan analisis yang tidak benar tentang situasi internasional saat ini,"
kata Ahmadinejad.

Dukungan Suriah

Jika Rusia dan China kadang bermuka dua saat berhadapan dengan kepentingan Barat dan Iran, tidak demikian dengan Suriah. Negeri yang dipimpin Bashar al-Assad itu mendukung program nuklir Iran. Bahkan, Suriah berjanji meningkatkan kerja sama dengan Teheran.

"Hak Iran dan negara lain yang tertuang dalam NPT ialah untuk melakukan pengayaan uranium bagi kepentingan sipil," tegas Assad.

Pernyataan Assad itu muncul pekan ini untuk menanggapi munculnya resolusi IAEA yang meminta Iran menghentikan konstruksi pada fasilitas pengayaan uranium kedua di kota suci Syiah, Qom. Padahal, awalnya IAEA hanya mengusulkan agar Iran mengirimkan uranium kadar rendah (LEU) ke Rusia dan Prancis untuk diproses lebih lanjut lalu dikembalikan ke Teheran untuk bahan baku reaktor riset di Qom.

Menlu Suriah Walid Muallem yakin bahwa solusi politik merupakan cara terbaik untuk mengatasi krisis nuklir Iran, bukan cara militer seperti pernah dilontarkan AS dan Israel. "Kami harap tidak akan terjadi konfrontasi antara Iran dan Barat," katanya.

Pertahankan Hak Nuklir

Pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan uranium pengayaan 3%. Tapi untuk membuat persenjataan atom, diperlukan uranium pengayaan 90%. Iran baru mendeklarasikan keinginan untuk pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.

Sanksi DK PBB saat ini mencegah peralatan atau teknologi yang dapat membantu aktivitas pengayaan uranium atau sistem persenjataan nuklir Iran. Sanksi baru mendatang belum diketahui pasti tapi kemungkinan akan menargetkan berbagai perusahaan dan individu Republik Islam. Berbagai tekanan asing pun ditanggapi keras di dalam negeri Iran. Sekretaris Dewan Garda Iran Ayatollah Ahmad Jannati menganggap resolusi IAEA itu akibat tekanan AS.

"Resolusi terbaru dari IAEA terhadap aktivitas nuklir damai Iran dan resolusi anti-Iran lainnya oleh DK PBB, semuanya, diadopsi karena tekanan AS," paparnya.

Jannati mengingatkan Gedung Putih bahwa kebencian AS terhadap Iran tidak akan mudah dilupakan. Ulama berpengaruh itu menganggap berbagai tindakan Barat terhadap Iran sebagai "perang soft" untuk mengisolasi bangsa pemberani itu.(Koran SI/Koran SI/jri)