Getting Time...

FPG Kecewa Pelarangan Pembangunan Menara Masjid di Swiss

M Budi Santosa
Selasa, 08 Desember 2009 10:00 wib
Menara Masjid (Foto: Daylife)
Menara Masjid (Foto: Daylife)
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR kecewa atas hasil referendum di Swiss yang menyetujui adanya pelarangan  pembangunan menara sebagai bagian dari masjid. Fraksi Partai Golkar menilai hasil referendum tersebut menunjukkan masyarakat Swiss tidak menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat demokratis yang menghargai adanya perbedaan.

Demikian dikatakan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR-RI Ade Komarudin dalam rilis yang dikirim ke media massa, Selasa (8/12/2009). "Kami kecewa dengan hasil referendum itu," kata Ade Komarudin.

Meski kecewa, FPG mengimbau kepada umat muslim Swiss untuk menggunakan jalur dialog agar hasil referendum yang melarang pembangunan menara sebagai bagian masjid itu dicabut.

"Kami menyarankan kepada masyarakat muslim Swiss untuk terus melakukan dialog lintas agama. Dalam dialog itu dijelaskan betapa pentingnya menara sebagai bagian dari masjid. Melalui dialog yang konstruktif, FPG yakin pelarangan itu pada akhirnya akan dicabut," jelasnya.

"Semoga apa yang terjadi di Swiss tidak menyeret masyarakat dan pemerintah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa lainnya untuk melakukan hal yang sama," tandasnya.

Fraksi Partai Golkar juga menyerukan kepada umat muslim di seluruh dunia agar tidak terpengaruh atas hasil referendum itu. "Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seru sekalian alam," tegas Ade.

Lebih lanjut dikatakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, bahwa pelarangan pembangunan menara - tempat di mana azan dikumandangkan - muncul di saat semangat toleransi lintas agama tumbuh dan berkembang pesat secara universal. "Pelarangan itu muncul di saat di seluruh dunia menyadari betapa pentingnya toleransi, sikap saling menghormati antarsatu pemeluk dengan pemeluk agama lain untuk mencipatakan kedamaian. Pelarangan ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat demokratis yang berlaku secara universal," pungkasnya. (mbs)
TWITTER »
twit