Delegasi UNFCCC Berjuang Capai Kata Sepakat

KOPENHAGEN - Delegasi tiap-tiap negara yang hadir dalam KTT Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, terus berjuang untuk mengakhiri pertemuan dengan menghasilkan sebuah kesepakatan.

Namun pertemuan tersebut hanya menyisakan kesepakatan yang bersifat politis. Desakan adanya kesepakatan yang mampu mengikat secara hukum sepertinya tidak akan tercapai.

Lima negara yakni AS, China, India, Brasil, serta Afrika Selatan, sepakat untuk membatasi pemanasan global hingga dua derajat Celcius. Selain kesepakatan untuk mengucurkan bantuan sebesar USD30 miliar untuk negara berkembang selama tiga tahun terakhir dan menargetkan penyediaan dana USD100 miliar pada 2020 untuk membantu negara miskin mengatasi krisis perubahan iklim.

Kesepakatan tersebut juga menyertakan mekanisme metode verifikasi pengurangan emisi karbon bagi negara maju, di mana pihak AS mendesak China untuk menurunkan perlawanannya atas mekanisme tersebut. Hal ini justru mengundang kecaman dari negara-negara berkembang.

"Afrika Selatan menandatangani kesepakatan yang hanya menyulitkan dirinya sendiri. Janji kucuran dana USD100 miliar tidak akan menyuap kami (negara afrika) untuk menghancurkan benua kami sendiri," ungkap Ketua G77 Lumumba Stanislaus Di-Aping, yang juga negosiator Sudan, seperti dikutip dari BBC, Sabtu (19/12/2007).

Selain Sudan dan Tuvali, Venezuela juga menolak keras hasil kesepakatan lima negara ini. Delegasi Venezuela Cluadia Salerno Caldera bahkan menyebut Presiden Obama telah mendorong aksi kudeta atas kewenangan PBB dalam KTT kali ini, dengan memaksakan kesepakatan lima negara tersebut.

Sementara Presiden Komisi Uni Eropa juga mengutarakan kekecewaannya atas kesepakatan yang tidak terikat secara hukum tersebut, meskipun Uni Eropa akan menerima hasil kesepakatan.

Selama dua minggu penyelenggaraan KTT para pemimpin negara terus mengatasi kebuntuan di antara mereka. Seperti diketahui, syarat untuk kesepakatan tersebut menjadi terikat secara hukum ialah harus disetujui oleh 193 negara yang ikut dalam KTT yang digagas PBB ini.

Namun tidak sempurnanya susunan perjanjian membuat perundingan berjalan dengan alot. Hal ini pun diakui oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. "Jika tidak ada perjanjian, maka dua negara penyumbang emisi terbesar seperti India dan Cina akan terbebas dari kontrak apapun. Sama seperti halnya Amerika Serikat yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto," tutur Sarkozy.

Beberapa pemimpin dunia kini telah meninggalkan Kopenhagen, di antaranya Presiden AS Barack Obama dan Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva. Rencananya, perundingan mengenai perubahan iklim akan dilanjutkan tahun depan di Jerman. (faj)





(jri)