Berunding dengan Taliban

LONDON - Pemberontak Punya Daya Tawar Tinggi Saat para pemimpin Barat mempertimbangkan kemungkinan strategi keluar dari Afghanistan, satu rencana untuk mendorong pejuang Taliban meletakkan senjata dengan imbalan uang dan pekerjaan, telah diusulkan beberapa kali.

Presiden Afghanistan Hamid Karzai menjelaskan, perdamaian harus dicapai "dengan biaya sebesar apa pun." Dengan skema itu, diperlukan dana sekitar USD500 juta hingga USD1 miliar selama lima tahun. Rencana itu jelas menuai perdebatan banyak pihak.

Di masa lalu, Taliban pernah menolak perundingan semacam itu, hingga pasukan asing meninggalkan negeri tersebut. Tapi jika kita lebih cermat, Barat ternyata lebih bersikap lunak terhadap Taliban di masa lalu, saat pasukan AS justru menggulingkan Taliban dari kekuasaan di Afghanistan pada 2001.

Prospek dialog pun bukan konsep yang asing lagi karena pada Desember 2007, Kabul pernah mengusir dua pejabat Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituduh melakukan kontak dengan Taliban.

Taliban bangkit pada 1990-an sebagai sebuah gerakan Sunni yang terdiri atas suku Pashtun dan para pendukungnya. Kelompok itu menguasai Kabul dan menguatkan kekuasaannya, termasuk memaksa penafsiran mereka dalam Syariat atau hukum Islam di Afghanistan pada 1996. Saat itu kondisi Afghanistan sedang dalam konflik sipil pasca kekalahan Soviet dan penarikan Tentara Merah dari negeri tersebut.

Pada awalnya, pengamat Barat menganggap kelompok itu mampu mengakhiri korupsi dan kekacauan di Afghanistan. Pemerintahan Taliban hanya secara resmi diakui Pakistan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Tapi pada 1996, setelah kelompok itu berkuasa, Taliban menjalin kontak dengan perusahaan minyak AS Unocal, berharap dapat membangun jaringan pipa ekspor minyak melintasi Afghanistan.

Bagi Taliban, itu peluang untuk mendapatkan pengakuan lebih besar dari AS. Pemimpin milisi Uzbek Abdul Rashid Dostum kemudian mengunjungi AS dan beberapa lawatan dari pejabat Taliban lainnya diizinkan.

Tapi rencana itu kemudian dikritik berbagai kelompok hak asasi manusia yang menolak sebuah perusahaan minyak AS bekerja sama dengan kelompok yang dikenal memiliki kebijakan sosial represif dan keras.

Sementara itu, Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban mulai memulihkan diri dari kehancuran perang, terus mendapat bantuan dari pemerintahan Barat dan berbagai organisasi non pemerintah (NGO) hingga 1998, saat Taliban akhirnya memerintahkan NGO-NGO keluar dari Afghanistan.

Tahun itu pula, terjadi berbagai pengeboman kedutaan besar AS di Tanzania dan Kenya, yang dilakukan aliansi pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden. Osama diduga bersembunyi di Afghanistan hingga AS pun melakukan serangan rudal ke negara itu. PBB lantas mengeluarkan berbagai sanksi pada 1999 dan 2000, berharap dapat menekan Taliban agar menyerahkan Osama.

Setelah serangan 11 September 2001, pejabat AS bertemu wakil Taliban untuk meminta mereka menyerahkan Osama. Taliban menolak permintaan AS hingga membuat Washington mengakhiri pemerintahan kelompok tersebut.

Kini, setelah Taliban terpojok di wilayah perbatasan, muncul usul agar digelar dialog dengan pejabat level rendah Taliban yang bersedia meletakkan senjata. Pada Juli tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menekankan bahwa akan sangat berarti memisahkan pendukung loyal Taliban dari mereka yang kurang punya kecenderungan ideologi yang sama.

Komandan Pasukan AS di Afghanistan Jenderal Stanley McChrystal mengungkapkan, setiap orang Afghanistan punya peran penting dalam membangun Afghanistan. "Saya kira tiap orang Afghanistan bisa memainkan peranan penting asal mereka fokus pada masa depan, bukan pada masa lalu," ujarnya. (Koran SI/Koran SI/Koran SI)(//rhs)