RI Terus Jembatani Konflik Thailand

JAKARTA - Sebagai negara yang dianggap berhasil menangani konflik agama dan separatisme, Indonesia sering dimintai bantuan guna menjembatani penyelesaian konflik serupa di berbagai negara, termasuk Thailand.

Negara yang kini dipimpin Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva ini melihat apa yang dilakukan Indonesia saat menghadapi konflik agama dan separatis di Aceh dan Poso bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam menyelesaikan konflik agama di wilayah selatan negara tersebut. Dalam lima tahun terakhir, Thailand harus menghadapi tajamnya konflik agama dan gerakan separatis di wilayah selatan negara itu.Konflik ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu tapi baru meledak pada 2004 saat pemberontakan meletus di Propinsi Patani dan kemudian meluas ke Yala dan Narathiwat. Wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam tersebut ingin memisahkan diri dari Thailand yang dikuasai penganut Budha.

“Dulu, Perdana Menteri Samak meminta agar Indonesia sharing pengalaman tentang Thailand Selatan karena kita pernah mengalami persoalan serupa di Aceh. Banyaknya warga Islam di Indonesia juga menjadi pertimbangan lain,” tutur Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Thailand Mohammad Hatta, di Jakarta beberapa waktu lalu. Salah satu sharing yang diberikan Indonesia adalah dalam menjembatani perbedaan antara hukum agama, hukum negara serta kultur masyarakat. Wilayah selatan Thailand yang berbatasan langsung dengan semenanjung Malaysia ini memang lebih kental dengan kultur Melayu daripada budaya Thailand.

Tidak seperti sebagian besar warga Thailand, penduduk Muslim di wilayah itu juga menolak untuk menyembah raja secara berlebihan. “Indonesia terus mencoba menjembatani soal hukum agama dan negara di sana. Kita juga mencoba berbagi pengalaman tentang hal itu. Indonesia tidak ingin turut campur dalam penyelesaian hanya mendekati kedua belah pihak,” tambah Hatta.

Menurut Hatta, salah satu penyebab konflik agama di wilayah selatan adalah minimnya pengakuan terhadap jati diri muslim serta keengganan untuk duduk bersama membahas soal pemberontak karena permasalahan tersebut sangat peka.

Namun,Thailand berusaha mengubah sikapnya dengan memperbanyak pertemuan dengan tokoh Islam di sana. “Sekarang sudah mulai ada forum dimana ulama dan pemerintah membahas masalah pembangunan melalui bahasa agama.Mereka mmebuat buku saku untuk mengenalkan konsep pembangunan lewat bahasa agama karena mayoritas penduduk wilayah itu belum memahami konsep pembangunan pemerintah,”papar Hatta.

Upaya sharing soal Thailand tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia tapi juga melibatkan dua organisasi Islam (ormas) besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.Pada Juli 2007, Muhammadiyah bahkan pernah diminta bantuannya secara langsung oleh Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. (maesaroh)(Koran SI/Koran SI/rhs)