Thailand Perketat Keamanan

BANGKOK - Pemerintah Thailand mulai mengerahkan sedikitnya 20 ribu pasukan keamanan tambahan menjelang keputusan penyitaan aset mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra.

Jurubicara (jubir) Pemerintah Thailand Panitan Wattanayagorn menjelaskan, unjuk rasa diizinkan tapi pasukan keamanan berusaha agar demonstrasi tidak menjadi kekerasan. Keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai penyitaan kekayaan Thaksin senilai USD2,2 miliar akan ditetapkan pada 26 Februari. Unjuk rasa antipemerintah diperkirakan kian marak menjelang pemberlakuan keputusan MA tersebut. Karena itu, pemerintah Thailand tidak ingin mengambil risiko jika unjuk rasa itu berubah menjadi kekerasan.

“Keamanan akan diintensifkan sebelum dan setelah keputusan penyitaan itu karena pemerintah menduga, gerakan antipemerintah akan terus terjadi,” papar Panitan. Lebih dari 13.300 pasukan keamanan akan dikerahkan di berbagai provinsi yang menjadi basis pendukung Thaksin. Sedikitnya 6.500 orang akan ditempatkan di Bangkok dan daerah sekitarnya, termasuk di 200 pos pemeriksaan di wilayah metropolitan.

"Semua pos pemeriksaan itu akan dibangun di setiap jalur masuk ke Bangkok. Kami mulai mengerahkan pasukan keamanan awal bulan ini dan akan meningkat setelah 15 Februari.Ini merupakan cara untuk mencegah segala situasi yang tidak menentu,”ujar Panitan.

Menurut Panitan, total jumlah polisi dan tentara tambahan di jalanan Thailand akan mencapai 35.000 personel. “Undang-undang keamanan tambahan juga akan diumumkan jika diperlukan untuk mencegah segala bentuk kekerasan,” paparnya.

Pada 26 Februari Mahkamah Agung akan memutuskan apakah kekayaan Thaksin dapat disita pemerintah. Kekayaan milik pengusaha telekomunikasi sekaligus mantan PM Thailand itu telah dibekukan beberapa bulan setelah dia dikudeta pada 2006.

Kini Thaksin menjadi pelarian di luar negeri sejak Agustus 2008, saat pengadilan menjatuhkan hukuman penjara padanya dalam kasus korupsi. Meski demikian, Thaksin masih menjadi tokoh yang mendapat dukungan besar di Thailand. Baik penentang atau pun pendukungnya, telah menggelar unjuk rasa besar-besaran tahun lalu.

Kadang kala unjuk rasa itu berubah menjadi kekerasan atau bentrok. Unjuk rasa pada April 2009 berubah menjadi kekerasan yang menewaskan beberapa orang dan militer terlambat untuk mencegahnya. “Kami tidak ingin mengulang apa yang terjadi pada April lalu, saat pasukan jumlahnya terlalu kecil. Sejak sekarang kami akan menggunakan undang-undang yang normal.Semua tergantung situasi nanti,” papar Panitan.

Selain menghadapi tantangan dari kelompok pendukung Thaksin di dalam negeri,Pemerintah Thailand juga harus mengatasi ketegangan di perbatasan dengan Kamboja. Ketegangan di perbatasan kemarin mereda setelah PM Kamboja Hun Sen kembali ke ibu kota tanpa mengunjungi reruntuhan kuil Ta Muen Thom seperti rencana sebelumnya.

“Sebanyak 20 tentara Kamboja yang tidak bersenjata meminta izin Thailand untuk mengunjungi kuil Ta Muen Thom di Surin. Tapi,Thailand menjelaskan bahwa situasi tidak memungkinkan untuk kunjungan itu karena dapat memicu konfrontasi dengan pengunjuk rasa dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang berkumpul di dekat kuil tersebut,” papar Komandan Angkatan Darat Thailand Letnan Jenderal Veevalit Chornsamrit. Menurut Veevalit, tentara Khmer kini memahami situasinya dan sepakat untuk tidak memasuki wilayah kuil.

Media Thailand menjelaskan, pemimpin Kamboja kembali ke Phnom Penh setelah menghadiri acara militer dan melihat rute baru untuk sebuah desa perbatasan di wilayah Kamboja tanpa mengunjungi Ta Muen Thom. Deputi PM Thailand Suthep Thaugsuban awalnya menyatakan, Hun Sen dapat mengunjungi kuil tersebut tapi tentara Thailand tidak akan ditarik mundur dari daerah yang menjadi milik Thailand. “Kami telah merawat dan menjaga kepemilikan daerah (puing kuil Ta Muen Thom). Kamboja tidak dapat mengklaimnya sebagai daerah mereka. Ini tidak seperti kasus kuil Preah Vihear yang masalahnya telah dibawa ke Pengadilan Internasional,” kata Suthep.

PM Hun Sen dan istrinya pada Sabtu (6/2) mengunjungi kuil Preah Vihear abad 11. Pengadilan Internasional telah menetapkan pada 1962 bahwa kuil Preah Vihear itu milik Kamboja tapi Thailand menguasai 4,6 km persegi daerah di sekeliling kuil tersebut. Wilayah perbatasan itu sering menjadi lokasi baku tembak kedua tentara. Namun, setiap terjadi baku tembak kedua negara berusaha meredakannya. (AFP/Rtr/)
(Syarifudin/Koran SI/rhs)