Bahas Afghan, Koalisi Pemerintah Belanda Pecah

AMSTERDAM - Koalisi Pemerintah Belanda pecah akibat beda pendapat soal keputusan memperpanjang keberadaan pasukan Belanda di Afghanistan.

Runtuhnya koalisi terjadi setelah diskusi panjang antara kelompok yang berkuasa di pemerintahan.

Kubu Demokratik Kristen yang dipimpin Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, sebelumnya mempertimbangkan untuk memperpanjang misi pasukan Belanda di Afghanistan. Balkenende melontarkan isu ini setelah adanya permintaan dari Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) untuk memperpanjang misi pasukan Belanda paling 1 tahun, usai masa kerja pasukan Belanda habis pada Agustus 2010.

Bersamaan dengan meningkatnya ekskalasi serangan Nato ke kantong pertahanan Taliban di Afghanistan, NATO meminta Belanda untuk menunda pemulangan 2 ribu pasukannya dari Provinsi Uruzgan, Afghanistan.

Namun pihak Partai Buruh, anggota koalisi dari kubu sayap kiri, menolak keinginan Perdana Menteri Balkenende. Pecahnya koalisi ini dikabarkan terjadi setelah debat panjang selama 16 jam. Demikian diberitakan Reuters, Sabtu (20/2/2010).

Deputi Perdana Menteri, Wouter Bos, yang memimpin Partai Buruh, menginginkan pasukan Belanda menyelesaikan misinya di Afghanistan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Balkenende memimpin Pemerintahan Belanda sejak 2007. Jika perpecahan ini berdampak pada percepatan pemilu, maka rencana penghematan anggaran yang akan dikeluarkan September mendatang, akan tertunda.

Jika pemilu berlansung lebih cepat, bukan tidak mungkin membuka peluang pemerintah baru untuk mengajukan percepatan rencana penghematan anggaran tersebut. Ini merupakan kritikan terhadap pemerintahan Balkenende yang dianggap lemah mengambil keputusan. (faj)
(rhs)