Putusan Ratu Beatrix Segera Keluar

AMSTERDAM - Nasib pemerintahan Belanda yang kolaps segera diputuskan Ratu Beatrix dalam beberapa hari ke depan. Pemerintahan pimpinan Perdana Menteri (PM) Jan Peter Balkenende itu kolaps akibat perdebatan penarikan tentara dari Afghanistan.

Media massa Belanda mengungkapkan laporan tersebut kemarin, setelah Ratu bertemu tiga pemimpin partai politik (parpol) di Belanda, sebagai rangkaian terakhir pertemuan dengan para politisi untuk membahas nasib pemerintahan yang jatuh pekan lalu. Ketiga pemimpin parpol itu ialah pemimpin sayap kiri Partai Hijau, partai Protestan Orthodoks SGP dan Partai Verdonk sayap kanan liberal. Mereka memulai pertemuan pada pukul 09.30 waktu setempat. Pada Sabtu (20/2), pemerintahan PM Balkenende jatuh setelah mitra koalisi Partai Buruh mengajukan ultimatum agar pemerintah menolak permintaan NATO untuk memperpanjang misi militer Belanda di Afghanistan yang dijadwalkan berakhir pada Agustus.

Karena pemerintahan jatuh, Ratu Beatrix menjadi penentu keputusan apakah akan menerima pengunduran diri Balkenende atau tidak. Jika pengunduran diri itu diterima, Ratu harus menetapkan hari pemilihan umum (pemilu) yang dipercepat.
”Diperkirakan, wakil-wakil menteri dari Partai Kristen Demokrat dan Partai Persatuan Kristen akan mengambil alih kursi yang ditinggalkan menteri-menteri dari Partai Buruh hingga pemilu,diperkirakan digelar Mei atau Juni,” ungkap sejumlah media Belanda. Pada Senin (22/2), Ratu bertemu PM Balkenende, ketua majelis tinggi dan majelis rendah,serta wakil presiden Dewan Negara.Dewan Negara adalah badan penasihat tertinggi bagi pemerintah.

Dalam dua hari terakhir, Ratu Beatrix juga telah bertemu Wakil PM Wouter Bos dari Partai Buruh, dan Andre Rouvoet dari Partai Persatuan Kristen (CU), serta semua pemimpin parpol lainnya. Saat ini Belanda mengerahkan 1.880 tentara di Afghanistan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.250 personil ditempatkan di Provinsi Uruzghan. Misi Belanda di Afghanistan telah dimulai sejak 2006 dan diperpanjang pada 2008 hingga berakhir Agustus tahun ini. Namun, NATO kembali meminta Belanda untuk memperpanjang misi di Afghanistan. Permintaan NATO itulah yang menjadi awal mula perpecahan hingga jatuhnya pemerintahan Belanda.

Pemerintahan PM Balkenende tidak berani membuat keputusan berisiko tinggi seperti memperpanjang misi di Afghanistan melebihi Agustus. Dengan jatuhnya pemerintahan Balkenende,tanggal penarikan tentara Belanda pun diundur hingga pemerintahan baru terpilih dan muncul keputusan resmi. Di tengah krisis politik di Belanda, Presiden Afghanistan Hamid Karzai menelepon Balkenende pada Senin (22/2) untuk berterima kasih atas kontribusi Belanda dalam proses rekonstruksi Afghanistan. (AFP/Rtr/syarifudin)(Koran SI/Koran SI/rhs)