Arroyo Boleh Ikut Pemilu

MANILA - Mahkamah Agung (MA) Filipina kemarin mengizinkan Presiden Gloria Arroyo maju untuk merebut kursi di parlemen pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Keputusan MA tersebut sangat mengecewakan kubu oposisi yang menganggap tindakan Arroyo itu melanggar konstitusi.

Dengan adanya keputusan MA, Arroyo berhasil melewati penghalang terakhir untuk meraih kursi di parlemen melalui pemilu Mei mendatang. MA menolak petisi yang diajukan seorang anggota parlemen dari kubu oposisi, untuk melarang Arroyo mengikuti pemilu parlemen. Menurut MA, keputusan sebelumnya yang dikeluarkan Komisi Pemilu (Comelec) untuk mengizinkan Arroyo menjadi kandidat, me-rupakan keputusan yang sah. “Pengadilan tidak menemukan pelanggaran aturan apa pun dalam keputusan Comelec," ungkap juru bicara pengadilan, membaca putusan MA. Oposisi menilai, Arroyo ingin masuk sebagai anggota parlemen lewat “pintu belakang”.

Presiden Filipina itu maju untuk mengisi satu kursi kongres yang hendak ditinggalkan salah satu putranya di daerah pemilihan Pampanga. Para pengkritik Arroyo menuduh Presiden Filipina itu menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menulis ulang konstitusi dan mengubah bentuk pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. “Arroyo kemudian ingin menjadi Perdana Menteri (PM) sehingga presiden hanya berperan seremonial saja," ungkap para pengkritik Arroyo.

Dalam petisinya ke MA dan Comelec, anggota parlemen dari oposisi Riza Hontiveros menyatakan bahwa konstitusi melarang presiden yang masih menjabat untuk maju dalam pemilu lagi, dalam kapasitas apa pun.

Namun, Comelec memutuskan bahwa konstitusi hanya melarang Arroyo maju lagi untuk merebut kursi presiden, sedangkan saat ini Arroyo maju untuk merebut kursi parlemen. Arroyo menjadi Presiden Filipina sejak 2001 untuk menggantikan Joseph Estrada yang digulingkan. Saat itu, Arroyo merupakan wakil presiden.

Setelah itu, Arroyo berkuasa penuh pada 2004. Pengamat lain menyatakan, Arroyo ingin tetap memiliki kekuasaan sebagai ketua DPR. Karena itulah Arroyo sangat berambisi maju dalam pemilu parlemen mendatang. Sebagai ketua DPR, dia akan memiliki kekuasaan untuk mendorong impeachment (pemakzulan) terhadap presiden. Selain itu, Arroyo juga gapai menghalangi berbagai agenda pemerintah untuk meloloskan regulasi baru.

Meski MA telah memuluskan jalan Arroyo menuju parlemen, tapi langkah Presiden Filipina itu tampaknya tetap berat. Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis kemarin, tujuh dari 10 warga Filipina tetap tidak percaya pada Arroyo meskipun pemerintah telah me-lakukan berbagai cara untuk memperbaiki citranya.

“Sebanyak 68 persenresponden menyatakan tidak percaya pada Arroyo. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Arroyo menggulingkan Estrada pada 2001," papar penyelenggara survei Pulse Asia kemarin. Selama sembilan tahun pemerintahan Arroyo, berbagai kasus korupsi mencuat dan melibatkan para pejabat.

Sejak berkuasa, Arroyo menghadapi tiga kudeta militer yang gagal. Arroyo dapat tetap berkuasa karena dia mampu meyakinkan militer untuk terus mendukungnya. Tanpa dukungan kuat militer, Arroyo dapat dikudeta oleh lawan-lawan politiknya. Popularitas Arroyo semakin merosot saat anggota klan yang didukungnya di wilayah selatan, didakwa menjadi dalang pembantaian 57 orang pada November silam.

Pembantaian itu terjadi karena anggota klan yang didukung Arroyo, hendak menghabisi musuh politiknya. Untuk kembali meyakinkan publik, dalam beberapa pekan terakhir, Arroyo mengunjungi kantor berbagai media berpengaruh dan mengundang wartawan-wartawan asing untuk makan malam di istana kepresidenan.

Padahal selama tiga tahun terakhir, pemerintah banyak mengabaikan dan menekan media. Selain itu, Arroyo saat ini banyak memasang iklan-iklan di media massa untuk mempromosikan prestasi ekonomi dan berbagai kemajuan yang diperoleh selama pemerintahannya. Berbagai langkah Arroyo itu tidak dapat dilepaskan dari ambisinya meraih kembali simpati rakyat. (AFP/Rtr/ syarifudin)(Koran SI/Koran SI/rhs)