3.000 Pekerja Myanmar Tuntut Kesejahteraan

YANGON - Sanksi yang diterima Myanmar dari negara barat atas industri garmen mereka, berujung pada protes di kalangan pekerja yang menuntut perbaikan penghasilan. Protes seperti ini jarang sekali terjadi di Myanmar yang dikuasai oleh junta militer.

Empat pabrik garmen yang dimiliki oleh Korea Selatan terpaksa menunda operasi mereka selama beberapa hari, setelah sekira 3 ribu karyawan mereka melakukan protes damai menuntut perbaikan keadaan sekaligus kenaikan gaji.

Namun tuntutan para karyawan yang melakukan protes dengan menduduki pabrik sepertinya sulit dipenuhi oleh pemilik pabrik. Sanksi ekonomi yang diterima oleh Myanmar dari negara barat, mempersulit kondisi dari pabrik-pabrik ini. Pabrik ini sendiri merupakan salah satu dari 20 pabrik garmen lain yang dilanda aksi mogok kerja sejak 8 Februari lalu.

Sementara pihak junta militer yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja menyatakan, jika pihaknya berusaha untuk terus membantu para pekerja dan manajemen dari pabrik, untuk bernegosiasi agar memperoleh kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak.

"Mengenai pengerahan pasukan di sekitar lokasi pabrik dilakukan bukan untuk mengintimidasi para pekerja, tetapi untuk mencegah protes terinfiltrasi oleh pihak luar yang dapat menimbulkan kerusuhan," ungkap Menteri Buruh Myanmar seperti dikutip Reuters, Rabu (10/3/2010).

Aksi mogok ataupun bentuk protes lain amat jarang terjadi di Myanmar. Sebuah protes kecil warga warga setempat yang menentang kenaikan harga minyak dan gas pada 2007, sempat merebak ke seluruh negeri. Aksi ini menimbulkan ketegangan saat biksu Budha ikut serta dalam protes yang berujung pada aksi kekerasan prajurit Myanmar dan menyebabkan 31 orang tewas.(faj)(rhs)