Krisis Nuklir, PM Jepang Pecat 3 Pejabat Senior

Banyak pihak menilai selama ini Pemerintah Jepang terlalu nyaman dengan industri tenaga nuklir. Rakyat juga memandang pemerintah terlalu lemah menghadapi para operator pembangkit listrik tenaga nuklir. 

Pemerintah Jepang dimata rakyatnya seharusnya dapat mendesak reformasi yang diperlukan setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda 11 Maret lalu. Bencana ini menyebabkan kebocoran pada reaktor nuklir milik PLTN Fukushima Daichi. 

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jepang Banri Kaieda, pemecatan yang dilakukan oleh PM Jepang terjadi pada tiga pejabat senior. Adapun ketiga pejabat yang akan diganti adalah Kepala Badan Energi, Kepala Badan Keamanan Industri Nuklir dan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

"Pemerintah ingin mereformasi dan merevitaliasi kementerian ini," Ucap Kaieda seperti dikutip Associated Press, Kamis (4/8/2011). Tiga pos yang akan direformasi ini memang berada di bawah pengawasan Kaieda.

Penanganan Pemerintah Jepang atas krisis nuklir yang terjadi, memang dikritik banyak pihak. Pemerintah dianggap terlalu dekat dengan kepentingan para operator. Selain itu, Pemerintahan PM Kan kerap dituduh hendak memanipulasi diskusi rakyat mengenai energi nuklir.

Kekacauan yang merebak dalam pemerintahan Kan tampak saat anggota kabinetnya enggan bersatu mendukung Kan yang ingin menghentikan penggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. PM Kan bahkan terpaksa menarik ucapannya dan mengatakan keinginan tersebut hanyalah pendapat pribadinya.

PM Kan sendiri dihadapkan pada tuntutan dari pihak oposisi yang menginginkannya mundur secepatnya. Namun dirinya menegaskan akan turun saat Jepang berada di jalur pemulihan pascagempa.