Warganya Diadili, AS Tuntut Klarifikasi Mesir

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuntut klarifikasi dari Pemerintah Mesir, terkait proses hukum yang akan dijalani oleh 19 aktivis AS di pengadilan Mesir.

Sebelumnya menurut sebuah pengadilan di Kairo, sekira 44 orang termasuk 19 warga negara AS diantaranya akan diadili atas dugaan pendanaan ilegal terhadap kelompok-kelompok LSM tertentu.

Para aktivis pro demokrasi itupun dituding mendirikan cabang organisasi internasional di Mesir tanpa izin dari otoritas setempat.

Pemerintah Mesir telah mengeluarkan larangan bagi para aktivis untuk melakukan perjalanan selama proses hukum terhadap mereka berlangsung.

"Kami mengikuti laporan sejumlah media yang menyebutkan, bahwa Mesir berniat untuk melanjutkan sejumlah kasus yang melibatkan LSM asing yang didanai AS ke pengadilan pidana di Kairo," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland seperti dikutip AFP, Senin, (6/2/2012).

Lebih lanjut Nuland juga menjelaskan, "Kami sangat prihatin terkait munculnya laporan-laporan seperti ini dan Kami meminta klarifikasi dari Pemerintah Mesir".

Salah satu aktivis asal AS yang dilarang meninggalkan Mesir adalah Sam LaHood, yang diketahui merupakan putra dari Menteri Transportasi AS Ray LaHood

Pada Sabtu (4/2/2012), Menlu AS Hillary Clinton memperingatkan bahwa Washington akan meninjau kembali bantuan ekonominya ke Mesir menyusul tindak kekerasan yang tak kunjung henti di negara itu.

Dalam pertemuan dengan Menlu Mesir Mohamed Amr di sela-sela Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, Clinton kembali menyatakan keprihatinannya yang mendalam terkait peristiwa ini.

"Kami tidak percaya ada dasar untuk penyelidikan ini. Termasuk penyitaan terhadap berbagai peralatan dan larangan bepergian bagi para aktivis," ujar Clinton.

Para aktivis pro demokrasi tengah berada di Mesir untuk terus memantau aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh penguasa militer.

Situasi Mesir pasca tumbangnya Husni Mubarak tak kunjung membaik, sejumlah kelompok pro demokrasi masih terus melancarkan aksi demonstrasi menuntut militer menyerahkan kekuasaannya pada pemerintahan sipil.(rhs)