JAKARTA - Komisioner Pakistan untuk Komisi HAM Organisasi Konferensi Islam (OKI) Duta Besar Abdul Wahab berharap, Komisi HAM OKI akan berlaku transparan dan akuntabel.
"Kami harap, Komisi HAM OKI akan bekerja secara transparan dan akuntabel. Komisi HAM OKI tidak hanya akan bertindak sebagai lembaga penasihat HAM bagi Dewan Menteri Luar Negeri OKI, namun, kami juga akan menerima saran dan masukan yang baik dari pemerintah negara-negara anggota OKI maupun masyarakat sipi," ujar Duta Besar Abdul Wahab, pada penutupan pertemuan Komisi HAM OKI, di Hotel Aryaduta, Jumat (24/2/2012).
Menurut Wakil Direktur Human Right Working Group Chairul Anam, terbentuknya Komisi HAM OKI akan merupakan suatu terobosan yang cukup baik untuk mempromosikan HAM di negara-negara Islam. Anam bahkan mengatakan, peristiwa seperti Arab Spring akan menjadi dorongan bagi kesuksesan promosi HAM di negara anggota OKI.
"Komisi HAM OKI adalah sebuah terobosan penting bagi negara Islam yang semula menganggap HAM adalah produk dari Barat," ujar Anam.
Anam pun ikut menambahkan, Komisi HAM OKI akan sangat berperan untuk menjadi instrumen yang akan mengurus isu-isu seperti kasus buruh migran Indonesia di sejumlah negara-negara Arab.
"Selama ini, kita sendiri belum memiliki mekanisme untuk mengurus masalah buruh migran dengan sejumlah negara-negara Arab. Saya rasa Komisi HAM OKI akan menjadi satu alat untuk membahas masalah krusial itu," tambah Anam.
(AUL)