Demonstrasi Malaysia Khawatirkan Australia

Menlu Australia Bob Carr (Foto: ABC)

CANBERRA - Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi "Bersih" di Kuala Lumpur, Malaysia. Aksi demonstrasi itu digelar untuk menuntut dilakukannya reformasi pemilu di Negeri Jiran itu.

"Saya sudah meminta Kedutaan Besar Australia yang berada di sana untuk segera melaporkan situasi terkini. Kami sangat khawatir dengan kekerasan yang terjadi. Namun, Saya harus akui bahwa ini merupakan masalah bagi Pemerintah Malaysia," ujar Menlu Australia Bob Carr seperti dikutip ABC News Senin, (30/4/2012).

Menlu Carr juga mengatakan, bahwa pihaknya terus memantau perkembangan yang terjadi di Malaysia sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Australia mendukung prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil.

"Kebijakan Australia di berbagai belahan dunia jelas, kami mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun, insiden ini adalah sebuah masalah bagi Malaysia," ujarnya.

Seorang Senator Australia, Nick Xenophon, kabarnya turut menyaksikan bentrokan antara para demonstran dan pihak polisi. Senator Xenophon berada di Kuala Lumpur untuk bertugas sebagai pemantau pemilu independen di negara itu.

"Sudah saatnya Pemerintah Australia angkat suara dalam menentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Malaysia," ujar Senator Xenophon.

Sementara itu pihak kepolisian Malaysia sendiri mengumumkan, pihaknya telah melepaskan sekira 471 pengunjuk rasa yang ditangkap selama aksi demonstrasi berlangsung termasuk, salah satunya seorang anggota parlemen senior dari kelompok oposisi.

"Kami telah membebaskan seluruh demonstran yang ditangkap dalam aksi tersebut," ujar Juru bicara Kepolisian Malaysia Ramli Yoosuf.

Namun, Ramli Yoosuf mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah pihak kepolisian akan mengajukan tuntutan kepada para demonstran.

Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok koalisi "Bersih" di Kuala Lumpur ini bertujuan untuk menuntut dilaksanakannya reformasi pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sendiri telah melontarkan bantahan terkait dengan sistem pemilu yang memungkinkan terjadinya berbagai praktek kecurangan.

"Kami tidak ingin menang melalui kecurangan. Kami adalah pemerintah yang benar-benar dipilih oleh rakyat," ujar PM Najib Razak.

Pemilu sendiri kabarnya akan mulai dilangsung pada awal Juni namun koalisi "Bersih" menuntut pemilu ditunda sampai reformasi benar-benar dilaksanakan. (rhs)