Sebelumnya RUU itu sudah lolos dari Dewan Perwakilan Rakyat (AS) Australia, dan saat ini masih dalam proses depat di tingkat senat. Aturan tersebut alot diperdebatkan, menyusul dua insiden tenggelamnya kapal yang berisi para pencari suaka.

"Saya meminta setiap senator untuk menggunakan hatinya, memikirkan hal ini. Bila RUU ini tidak lolos, tidak akan ada cara efektif untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia," jelas PM Gillard, seperti dikutip AFP, Kamis (28/6/2012).

"Kita tahu, bila ada banyak orang yang berada di dalam kapal (pencari suaka), mereka kerap menempuh bahaya dan kadang kehilangan nyawa," lanjutnya.

Tetapi sepertinya RUU itu tidak akan lolos, setelah pihak oposisi konservatif dan partai Green bersikeras untuk memblokirnya. Sikap kedua belah pihak itu sontak mengundang kritikan dari media Negeri Kangguru.

"Kelumpuhan di parlemen. Parlemen Australia telah mengecewakan kita. Mereka lebih mengutamakan politik dibandingkan nyawa manusia," tulis Sydney Morning Herald dalam tajuk utama.

Gillard berencana untuk membuka kembali pusat penampungan di Pulau Nauru, bila oposisi menyetujui RUU itu. Lewat aturan ini, para pencari suaka nantinya akan diproses status kewarganegaraannya di Malaysia. Tetapi pemimpin oposisi Tony Abbott dengan tegas akan menolak opsi memproses pencari suaka di Malaysia.

Australia dengan Malaysia memang sudah melakukan kompromi dalam masalah pencari suaka ini. Kedua negara sempat bertukar pencari suaka tahun lalu.