Politik Thailand Tengah Memanas

Pemerintahan PM Thailand Yingluck Shinawatra dirudung masalah (Foto: Reuters)

BANGKOK - Mahkamah Konstitusional Thailand diperkirakan akan mengeluarkan keputusan yang dikhawatirkan dapat membuat penguasa saat ini terpecah. keputusan ini terkait dengan upaya beberapa politisi untuk membentuk komite amandemen konstitusi usai kudeta 2006.

Menurut pihak oposisi, rencana amandemen ini merupakan plot untuk merusak tatanan negara monarki konstitusional itu. Klaim ini dibantah langsung oleh pihak pemerintah, yang dikuasai oleh Partai Pheu Thai.

Kini pihak mahkamah akan mengeluarkan keputusan mengenai amandemen tersebut. Dikhawatirkan keputusan tersebut bisa membuat kondisi politik Thailand makin memanas.

Kasus hukum ini merupakan ujian baru bagi Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang sudah berkuasa selama satu tahun. Lewat amandemen ini, partai penguasa bermaksud untuk memulangkan kakak Yingluck, yakni mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang masih dalam pengasingannya di luar negeri.

Anggota senior Partai Pheu Thai Chaturon Chaisang mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan amandemen dari aturan tersebut. Menurutnya, keputusan dari Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuat amandemen ini disebut sebagai ilegal.

"Kehancuran dari (politik) negara ini tergantung dari putusan itu. Bila mereka menghentikan upaya untuk mengamandemen konstitusi, maka semua tentu berakhir buruk. Tetapi jika mereka berupaya membubarkan partai penguasa (Partai Pheu Thai), maka tentunya menjadi sebuah bencana besar," ujar Chaturon, seperti dikutip Associated Press, Jumat (13/7/2012).

Menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi, polisi sudah diturunkan untuk melindungi hakim. Bahkan beberapa dari hakim telah menyewa pengawal untuk menjaga keamanan mereka. Sekira 2.000 polisi juga diturunkan guna menjaga keamanan. (faj)