Sikap Diam Suu Kyi Atas Rohingya Terus Dikecam

Pengungsi Rohingya (Foto: AP)

BANGKOK - Dirinya dikenal sebagai sosok yang menyuarakan demokrasi di Myanmar. Tetapi sayangnya, Aung San Suu Kyi sepertinya memiliki satu isu yang dianggapnya tidak penting dan enggan membicarakannya, yakni nasib etnis Rohingya.

Sebagian besar kelompok HAM internasional merasa kecewa dengan sikap Suu Kyi terhadap kondisi yang dihadapi etnis Rohingya. Sebagai peraih Nobel Perdamaian pada 1991 silam, sikap Suu Kyi tersebut dianggap mengecewakan. Para pemerhati HAM melihat Suu Kyi seharusnya memainkan peranan penting untuk meredakan konflik yang terjadi dan membuat dunia lebih memberikan perhatian kepada etnis Rohingya.

Para pengamat dan aktivis kini memiliki pandangan baru terhadap Suu Kyi, saat perempuan berusia 67 tersebut memulai karir baru di dunia politik Myanmar. Mantan tahanan politik itu kini dianggap lebih bersikap sebagai politisi yang memilih cara aman untuk bertahan di percaturan politik Myanmar.

"Secara politis, Aung San Suu Kyi tidak akan memperoleh apapun bila membuka mulutnya dan berbicara tentang ini (etnis Rohingya)," ujar pengamat Myanmar, Maung Zarni, seperti dikutip Associated Press, Jumat (17/8/2012).

"Suu Kyi bukan lagi seorang tahanan politik yang mencoba mempertahankan prinsipnya. Kini dia seorang politisi dan mencoba memenangkan satu tujuan yakni, memenangkan suara mayoritas warga Budha di pemilu 2015," lanjutnya.

Seorang pengamat Kanada Abid Bahar mengaku terkejut dengan sikap Suu Kyi yang gagal untuk mengambil langkah meredakan konflik ini. "Sebagai pemenang Nobel Perdamaian, seharusnya dia bisa memainkan peran yang besar. Kini dia hanya mengabaikan (Rohingya). Saya kira dirinya adalah satu-satunya sosok yang bisa diandalkan oleh etnis Rohingya," tutur Bahar.

Etnis Rohingya terdiskriminasi dari rakyat Myanmar lain. Kewarganegaraan mereka ditolak oleh pemerintah, meskipun mereka sudah tinggal di Myanmar selama ratusan tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekira 800 ribu warga etnis Rohingya saat ini masih bertahan di Myanmar.

Kehidupan warga Rohingya di Myanmar amat termarjinalkan. Mereka memerlukan izin bila ingin menikah. Selain itu, etnis Rohingya juga dilarang memiliki anak lebih dari dunia. Bahkan untuk bepergian ke luar desanya, mereka pun diharuskan memiliki izin.

Pemerintah Myanmar melihat Rohingya sebagai imigrann gelap dari Bangladesh, namun pada kenyataannya Bangladesh juga menolak mereka. Kondisi ini membuat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Ditambah lagi sikap Presiden Thein Sein yang lebih memilih untuk mendeportasi warga etnis Rohingya atau memasukannya ke dalam tempat penampungan.

Konflik yang dialami Rohingya mencuat ketika etnis ini terlibat singgungan dengan warga etnis Rakhine, Juni lalu. Kedua kelompok ini terlibat kerusuhan yang menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi. Kerusuhan ini pun dilaporkan menyebabkan 78 orang tewas.

Kelompok Human Rights Watch (HRW) sebelumnya mengeluarkan laporan bahwa Pemerintah Myanmar, sengaja membiarkan pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya. Pasukan Pemerintah Myanmar dilaporkan menjadikan Rohingya sebagai target pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan dan penyiksaan.
(faj)