Perangi Korupsi, AS Tidak Pakai KPK

Selasa, 18 September 2012 17:57 wib | Aulia Akbar - Okezone

Pakar hukum dari AS Danforth Newcomb (Foto: Aulia Akbar/Okezone) Pakar hukum dari AS Danforth Newcomb (Foto: Aulia Akbar/Okezone) JAKARTA - Pakar hukum dari Amerika Serikat (AS) Danforth Newcomb mengatakan, dalam memerangi korupsi, AS tidak memiliki komisi khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AS justru memiliki mekanisme lain antara pemerintah dan sektor swasta.

"AS memiliki angka yang tinggi dalam hal penanganan hukum di antara negara-negara OECD lainnya. Bagaimana bisa? Hal ini bukan berarti kita memiliki KPK yang lebih besar daripada Indonesia," ujar Newcomb di @america, Pasific Place Mall, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

"Kami memiliki sejenis mekanisme kemitraan dengan perusahaan swasta untuk menangani korupsi," imbuhnya.

Newcomb menjelaskan, dalam mekanisme itu, Pemerintah AS membiarkan perusahaan yang terkait untuk menindak para pegawainya yang terlibat korupsi. Sebaliknya, Pemerintah AS akan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berprestasi dalam memberantas korupsi.

Sejauh ini, Pemerintah Negeri Paman Sam juga sudah membawa banyak kasus korupsi ke meja hijau, penanganan kasus korupsi itupun tidak memandang bulu. Newcomb pun menambahkan, kasus korupsi yang terjadi bisa saja melibatkan salah satu perusahaan AS dengan individu di negara lain.

Majunya penanganan korupsi di AS juga sangat berpengaruh pada desakan warga. Warga AS mulai gencar mengeluhkan isu korupsi di era terkuaknya skandal Watergate. Newcomb pun mengatakan, penanganan korupsi juga tidak akan terlepas dari peranan media. (faj)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »